1 Makalah Urgensi Ekonomi Kerakyatan

BAB I
LATAR BELAKANG

A. LATAR BELAKANG
Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Konsep dari ekonomi kerakyatan itu sendiri adalah sebuah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi yang ada pada rakyat itu sendiri .
Ekonomi kerakyatan tumbuh berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan rakyat untuk mengelola lingkungan dan tanah. Dalam ekonomi kerakyatan tujuan dilakukannya kegiatan ekonomi hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari -hari. Sehingga tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam yang tersedia. Dalam ekonomi kerakyatan tidak terjadi kesenjangan sosial seperti yang terjadi pada negara kawasan Eropa.
Karena ekonomi kerakyatan dibangun dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi semata. Hal ini sesuai dengan asas yang diterapkan dalamsistem ekonomi kerakyatan yaitu asas kekeluargaan dan kedaulatan rakyat yang benar – benar memihak pada ekonomi rakyat.
Pada era globalisasi sekarang ini, dalam penyelenggaraannya ekonomi kerakyatan tidak lepas dari berbagai perlawanan dari sejumlah kalangan. Perlawanan yang paling keras datang dari para ekonomi neoliberal, yang menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan tidak sejalan dengan teori – teori yang mereka pelajari sehingga ekonomi kerakyatan dipandanag sebagai ancaman serius terhadap kepentingan – kepentingan pribadi mereka.

B. RUMUSAN MASALH
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :
1. Tujuan Ekonomi Kerakyatan
2. Tantangan Ekonomi Kerakyatan

C. TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk dapat memahami “ Tujuan Ekonomi Kerakyatan dan Tantangannya “

D. MANFAAT PENULISAN
Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kelompok sehubungan dengan Tujuan Ekonomi Kerakyatan dan Tantangannya.
E. METODE PENULISAN
Berhubung refrensi buku yang menyangkut ekonomi kerakyatan jumlahnya sangat terbatas maka dalam penulisan makalah ini kelompok lebih banyak mengambil sumber dari media online yang berhubungan dengan judul yang dibahas .
BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan,berkedaulatan rakyat,dan menunjukan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.
1. Menurut Konvensi ILO169 tahun 1989

Definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannnya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah
mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada.
Dengan demikian ekonomi kerakyatan (ekonomi pemerataan) adalah bagian besar dari cara-cara bergumul dan bertahan untuk menjaga kelangsungan kehidupannya: dipertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, dalam industri-industri kecil dan kerajinan serta dalam perdagangan atau kegiatan “swadaya” lainnya, baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Ekonomi rakyat berciri subsisten dengan modal utama tenaga kerja keluarga sdan modal serta teknologi seadanya (Mubyarto,1998: 46).
Adapun landasan berdirinya ekonomi kerakyatan adalah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:
a. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan
b. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
c. bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Menurut Dumairy (1996)
Ekonomi kerakyatan adalah suatu system yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tataan kehidupan. Dumairy menjelaskan bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, karena berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupahkan salah satu unsure saja dalam suatu sepersisem kehidupan masyarakat

B. Tujuan Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan tumbuh berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan rakyat untuk mengelola lingkungan dan tanah. Dalam ekonomi kerakyatan tujuan dilakukannya kegiatan ekonomi hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari -hari. Sehingga ,tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam yang tersedia.
Sedangkan tujuan dari ekonomi kerakyatan antara lain yaitu :
1. Perwujudan tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Untuk menciptakan kondisi ekonomi - politik yang demokratis dan berkeadilan dalam arti yang sesungguhnya.
3. Memerdekakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi neoliberal.

C. Tantangan Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan
Pada era globalisasi sekarang ini, dalam penyelenggaraannya ekonomi kerakyatan tidak lepas dari berbagai perlawanan dari sejumlah kalangan. Perlawanan yang paling keras datang dari para ekonomi neoliberal, yang menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan tidak sejalan dengan teori – teori yang mereka pelajari sehingga ekonomi kerakyatan dipandanag sebagai ancaman serius terhadap kepentingan – kepentingan pribadi mereka.
Perlawanan ini harus diterima dan tidak dapat dihindari . Perlawanan yang sering dihadapi pada tingkat wacana datang dari mereka yang berpaham ekonomi neoliberal, diantaranya dari dunia akademis biasanya akan cepat – cepat menyebut ekonomi kerakyatan sebagai jargon politik dan tidak ada contoh dalam dunia nyata. Sedangkan mereka yang bergerak di dunia usaha , cenderung mengasosiasikan ekonomi kerakyatan dengan system ekonomi sosialis otoritarian. Terakhir adalah mereka yang tergabung dalam kelompok peragu. Kelompok ini , biasanya menganggap ekonomi kerakyatan hanya sebagai sebuah gagasan idealis yang tidak realistis.
Berdasrkan tujuan penyelenggraannya, jika diletakkan dalam konteks perekonomian Indonesia saat ini tantangan terbesar ekonomi kerakyatan terutama datang dari dua golongan sebagai berikut :
1. Dari kelompok masyarakat yang selama ini telah sangat diuntungkan oleh praktik kapitalisme perkoncoan ( crony capitalism ) yang dipelihara oleh Soeharto. Pemerintahan Soeharto secara formal telah berhasil diakhiri, namun praktek korupsi masih terus merajalela. Bahkan, ada indikasi kuat bahwa dalam era multi partai seperi ini , berlangsung pula proses demokratisasi korupsi ke seluruh wilayah Indonesia.
2. Jaringan kapitalisme internasional ( casino capitalism ).
Kehadiran jarinagn kapitalisme internasional ( 1967 ) berkaitan dengan kehadiran pemerintahan Soeharto, tetapi dalam era Soeharto mereka cenderung dipaksa oleh sang penguasa untuk berbagai dengan para kerabat dan para kroninya. Setelah era pemerintahan Soeharto berakhir dengan mewariskan utang luar negeri dalam jumlah yang cukup besar, bahkan dalam rangka menanggulangi krisis moneter 1997/1998, Soeharto terlanjur menandatangani nota kesepahaman dengan IMF untuk melaksanakan agenda – agenda ekonomi neoliberal di Indonesia. Akibatnya, pasca kejatuhan Soeharto, Indonesia tidak hanya terjerumus ke dalam jebakan utang luar negeri, tetapi terperosok pula ke dalam jebakan utang dalam negeri dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini membuka peluang bagi mereka yang cenderung ingin berkuasa di Indonesia untuk memaksakan pelaksanaan agenda – agenda ekonomi neoliberal kepada Indonesia.


BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan,berkedaulatan rakyat,dan menunjukan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.
Tujuan dari ekonomi kerakyatan antara lain yaitu :
4. Perwujudan tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Untuk menciptakan kondisi ekonomi - politik yang demokratis dan berkeadilan dalam arti yang sesungguhnya.
6. Memerdekakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi neoliberal.
Tantangan terbesar ekonomi kerakyatan terutama datang dari dua golongan sebagai berikut :
1. Dari kelompok masyarakat yang selama ini telah sangat diuntungkan oleh praktik kapitalisme perkoncoan ( crony capitalism ) yang dipelihara oleh Soeharto.
2. Jaringan kapitalisme internasional ( casino capitalism ).


DAFTAR PUSTAKA
http://hilmihusada.wordpress.com/2013/04/15/makalah-ekonomi-kerakyatan-vs-neoliberalisme/
http://rachmatbayufirdas.blogspot.com/2013/04/15/makalah-penerapan-ekonomi-kerakyatan.html
http://cieloajjah.blogspot.com/2013/04/15/makalah-perekonomian-rakyat.html
http://rachmatbayufirdas.blogspot.com/2013/04/16/makalah-penerapan-ekonomi-kerakyatan.html

Komentar →